Disorot Pekerjaan Fisik Mandek Gunakan Dana Desa, Begini Penjelasan Kades Bahoea Reko-Reko

MOROWALI, Sulawesi Tengah - Pekerjaan Fisik berupa pembangunan lapangan futsal yang tidak tuntas alias Mandek menggunakan anggaran dana desa di Desa Bahoea Reko-Reko mendapatkan penjelasan dari Kepala Desa melalui Bendahara Desa Bahoea Reko-Reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali.

Bendahara Desa Bahoea Reko-Reko, Lukman, kepada sejumlah Wartawan mengatakan bahwa program pembuatan lapangan futsal tersebut bermula dari kesepakatan antara BPD dan kepala desa yang dituangkan di dalam program Sorga, Sarana Olahraga.

Baca juga: Kades Lalampu Benarkan Banjir di Jalan Tani Bukan Karena Aktivitas Tambang PT. AFB

"Hal tersebut dilakukan sesuai program inovasi desa, dimana masing-masing desa wajib memilih program inovasi desa di tahun 2020 pada waktu itu sehingga pembangunan fisik lapangan futsal itu di cover dalam APBDes kala itu, " jelas Lukman, Selasa (27/12/2022).

Dalam master plant yang dibuat, kata Lukman pekerjaan fisik tersebut akan dialokasikan dalam tiga (3) tahap penganggaran dengan total anggaran Rp. 700 juta lebih sampai pekerjaan tuntas.

Baca juga: Herman Khaeron Apresiasi Enam Poin Aspirasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia

Pekerjaan tahap 1 sudah terlaksana yakni pembangunan pondasi lapangan futsal menggunakan sistem cakar ayam dimana anggaran dana desa yang di alokasikan sebesar Rp. 171 juta lebih.

"Pekerjaan tahap I selesai dan sudah diperiksa inspektorat kabupaten Morowali dinyatakan wajar sesuai dengan alokasi anggaran dan volume pekerjaan, " terang Lukman.

Baca juga: Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan BPD Se Kabupaten Bekasi Diapresiasi Pemerintah

Namun dalam perjalanannya, kata Lukman pekerjaan tersebut harus terhenti tak lagi berjalan sesuai dalam master plant dikarenakan anggaran desa tidak memungkinkan.

Dimana penggunaan dana desa sudah dibatasi lebih diprioritaskan untuk membiayai BLT sebesar 40 persen, pencegahan Covid 8 persen ditambah lagi program penuntasan starting wajib di akomodir dalam APBDes.

Baca juga: Revisi UU Desa, Achmad Baidowi: Ubah Periodesasi Jabatan Kades, Tambah Dana Desa, dan Atur Perangkat Desa

"Jadi, pekerjaan tersebut harus tertunda dulu dikarenakan anggaran desa lebih diperiotaskan untuk hal-hal yang sifatnya menyentuh langsung ke masyarakat. Mudah-mudahan dalam penginputan program di tahun anggaran 2023, pekerjaan tersebut bisa dilanjutkan kembali, " harap Lukman optimis.

(PATAR JS)

Baca juga: Supriansa: Tambahan Anggaran Desa untuk Pembangunan Indonesia yang Lebih Baik